Hesperian Health Guides
Sampah dan hukum
HealthWiki > Panduan masyarakat untuk kesehatan lingkungan > Bab 18: Limbah padat > Sampah dan hukum
Hampir semua pemerintah memiliki kebijakan dan pedoman dalam mengelola sampah. Salah satu tujuan dari aksi warga adalah mengamati agar kebijakan-kebijakan tersebut melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Di samping itu, masyarakat juga dapat mengubah kebijakan tersebut jika tidak berjalan baik.
Filipina melarang penggunaan insinerator dan membentuk undang-undang yang ketat tentang sampah
Bertahun-tahun lamanya, sampah di negara Filipina hanya ditumpuk sembarangan di tempat pembuangan terbuka atau dibakar. Tetapi karena polusi akibat sampah bertambah buruk, banyak masyarakat yang menuntut pemerintah agar melarang pembakaran, mengembangkan pusat daur ulang dan mencegah pembuangan terbuka.
Kampanye dimulai pada tahun 1985 dengan diadakannya sebuah program pendidikan. Para aktivis pergi mengunjungi pelosok-pelosok negara mengajari masyarakat cara-cara untuk mencegah timbulnya sampah. Mereka juga mengajari cara-cara mengurangi sampah, cara memisahkan sampah dari sisa-sisa yang dapat dibuat kompos, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang. Mereka mengundang seluruh lapisan masyarakat dari para politikus sampai ke imam-imam, untuk bekerjasama mengurangi sampah di komunitas mereka.
Pada saat yang bersamaan mereka mengajarkan masyarakat dan petugas pemerintah tentang kontaminasi beracun yang dilepaskan pada saat pembakaran sampah. Para aktivis ini memperlihatkan bagaimana racun-racun dari pembakaran sampah dapat masuk ke dalam telur dan makanan umum lainnya.
Tuntutan mereka dipenuhi pemerintah ketika larangan insinerator dijatuhkan pada tahun 1999 beserta peraturan baru berupa Undang-undang Udara Bersih. Pada tahun 2000, pemerintah memulai program daur ulang dan mengeluarkan undang-undang mengubah semua lubang pembuangan terbuka menjadi TPA. Pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pengelolaan Limbah Secara Ekologis untuk mendirikan pusat pemanfaatan ulang di banyak kota dan desa-desa. Pelaku kampanye juga melanjutkan pekerjaan mereka agar undang-undang tersebut memberi keuntungan bagi orang-orang yang terlibat, yaitu: pengumpul, pemilah dan pendaur ulang sampah.
Undang-undang seperti ini sangat penting untuk membentuk tolok ukur cara menangani sampah. Jika masyarakat bertanggung jawab untuk sampah mereka sendiri, dan menuntut pembuat kebijakan untuk membentuk dan menerapkan kebijakan secara adil, maka semua akan mendapat keuntungan.
