Hesperian Health Guides
Memanfaatkan hukum internasional
HealthWiki > Panduan masyarakat untuk kesehatan lingkungan > Apendiks B: Menggunakan hukum untuk memperjuangkan hak atas lingkungan > Memanfaatkan hukum internasional
Banyak hukum dan konvensi yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB (hampir setiap negara di dunia) melindungi lingkungan hidup bagi setiap orang. Hak asasi manusia adalah milik setiap orang dan komunitas dan tidak bisa dirampas. Hak-hak tersebut diakui secara internasional, tetapi agar hak-hak tersebut efektif, masyarakat harus memahaminya dan menjalankannya. Tanpa ada tindakan yang memastikan hak-hak tersebut ditegakkan di tingkat nasional, maka hukum-hukum dan konvensi internasional tidak akan efektif.
Kesepakatan-kesepakatan internasional
Banyak kesepakatan internasional yang memberikan perlindungan pada hak asasi manusia dan lingkungan. Sayangnya, seseorang atau suatu kelompok biasanya tidak mencatatkan sebuah keberatan ketika kesepakatankesepakatan tersebut dilanggar. Hanya negara-negara yang menandatangani kesepakatan tersebut (State Party) yang dapat mengajukan keberatan, dan negara-negara ini jarang melakukannya. Dan kesepakatan-kesepakatan ini hanya dapat ditegakkan bagi pemerintah, tidak untuk perusahaanperusahaan multinasional. Di banyak negara, hukum-hukum internasional dapat digunakan di pengadilan dalam negeri. Mempelajari apa yang termuat dalam kesepakatan-kesepakatan internasional juga bisa membantu Anda memahami sikap komunitas internasional pada isu-isu tertentu, dan membantu membangun kampanye untuk melindungi hak asasi manusia.
Jika masyarakat tahu hak-hak mereka dan memahami kesepakatankesepakatan yang dibuat banyak negara untuk menghormati hak-hak tersebut, mereka akan lebih mampu menjalankan hak-haknya sekaligus menuntut pemerintah untuk lebih bertanggung jawab.
Dibawah ini adalah daftar beberapa kesepakatan internasional yang memberikan perlindungan pada hak asasi manusia dan lingkungan, berikut website di mana Anda bisa mendapatkan dokumen-dokumen kesepakatan tersebut dan informasi menyangkut bagaimana dokumen tersebut digunakan (Lihat Perjanjian internasional tentang pembuangan limbah beracun untuk mendapatkan penjelasan tentang beberapa kesepakatan tentang bahan beracun).
- International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR)
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
- Convention on the Rights of the Child (CRC)
- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW)
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
- International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED)
Forum-forum internasional dan prosedur-prosedur khusus
Untuk menarik perhatian pada perjuangan mereka atas hak asasi manusia, masyarakat di banyak negara berupaya mencari keadilan dari forum-forum internasional seperti Organization of American States Inter-American Court, Pengadilan Internasional, Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Perhatian internasional dari forum-forum seperti ini dapat memberi tekanan pada negara-negara untuk menegosiasikan penyelesaian atau mengakhiri aktivitas perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Mungkin perlu juga menunjukkan bahwa membawa persoalan ke pengadilan dalam negeri di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia ternyata tidak menghasilkan solusi, atau menjelaskan mengapa hukum-hukum (perundang-undangan) nasional dan sistem peradilan dalam negeri tidak adil atau mungkin tidak akan berhasil karena satu dan lain alasan. PBB juga telah menyusun “prosedur-prosedur khusus” untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Prosedur-prosedur khusus ini bisa dipergunakan oleh kelompok atau perorangan tanpa perlu meminta persetujuan pemerintah, dan tidak bergantung pada suatu perundangundangan atau konvensi.
Setiap orang atau komunitas dapat mempergunakan prosedur-prosedur khusus tersebut dengan menghubungi para pakar HAM yang dinamakan “Special Rapporteurs.” Orang-orang ini menyelidiki setiap pelanggaran HAM yang terjadi dalam kawasan kerja mereka (yang dinamakan “mandat”), seperti hak atas makanan, hak atas kesehatan, pembuangan limbah beracun, dan sebagainya. Special Rapporteur ini bisa dihubungi dengan sebuah surat sederhana, yang memuat laporan-laporan berita, dokumen-dokumen, atau informasi tertulis lain tentang persoalan yang terjadi. Selanjutnya, Rapporteur akan melaporkan problem-problem ini ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan terkadang ke Majelis Umum PBB.
Nama-nama Rapporteur, mandat-mandatnya, dan informasi kontaknya dapat dilihat pada wesite HAM PBB (www.ohchr.org), di bawah “Human Rights by Issue.”
